APIP Harus Siap Kawal Penanganan Covid-19

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2020-04-28 15:10:38
Liputan Utama Berita Utama Tanpa Kategori Liputan Khusus


-



Jakarta, 23 April 2020 - Penanganan Covid-19 berskala besar membutuhkan pengawalan ketat dari APIP selaku pengawas internal pemerintah. APIP diharapkan dapat mengawal dan memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Untuk memastikan kesiapan APIP, siang ini, DPN AAIPI mengadakan rapat bulanan melalui video conference dengan topik utama terkait peran APIP dalam mengawal prioritas pemerintah di tengah pandemi.

Irjen Sumiyati menegaskan pentingnya penyesuaian program kerja pengawasan AAIPI dengan penanganan pandemik. Banyak tantangan baru dalam pengawasan ini. Mulai dari memahami seluk beluk penanganan hingga batasan bagi APIP untuk terjun langsung ke lapangan karena physical distancing. 

Juru bicara pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto memberikan pemaparan mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang tidak bisa ditangani dengan protokol biasa. Penularan yang cepat dengan mayoritas carrier tidak bergejala mengharuskan penanganan berbasis komunitas. Masyarakat didorong menjadi tokoh utama untuk memutus rantai penyebaran.

Kebijakan yang terbaik akan diterapkan, fasilitas kesehatan juga disiapkan sebaik mungkin. Namun segala upaya pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan.

Membicarakan dampak Covid-19 pada APBN, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Hidayat Amir hadir sebagai narasumber.

Covid-19 berdampak keras pada seluruh aspek kehidupan. Pemerintah mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan penyelamatan perekonomian. Untuk itu postur APBN disesuaikan untuk mengakomodasi kedua hal ini.

Refocusing dan realokasi anggaran diutamakan untuk percepatan penanganan Covid-19. Rp214 T untuk bidang kesehatan, Rp467,3 T untuk Jaring Pengaman Sosial, dan Rp366,8 T untuk pemulihan ekonomi dalam bentuk berbagai stimulus

Seluruh kebijakan tersebut diakomodasi dalam Perppu No.1/2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi Covid-19

Selain  dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan kesehatan, rapat ini juga membahas mengenai pengalaman dan lesson learn atas pengawasan implementasi jaring pengaman sosial di DKI Jakarta selaku kota pertama penerapan PSBB dan penyaluran bantuan sosial. Pembahasan ini dipaparkan langsung oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi.

Pemerintah DKI Jakarta telah melaksanakan upaya dari sisi kesehatan dan sosial ekonomi untuk percepatan penanganan Covid-19. Area-area berisiko tinggi juga telah diidentifikasi oleh Inspektorat Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya mitigasi risiko dan pengawalan penanganan berbagai kebijakan pemprov.

Area-area berisiko tinggi yang membutuhkan pengawasan intensif yaitu terkait pendanaan untuk penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat, dan juga pengelolaan jaring pengaman sosial atau social safety net.

Itprov DKI Jakarta secara kolaboratif dan intensif melakukan pengawasan intern atas area-area berisiko tinggi yaitu dengan mengidentifikasi titik risiko proses penanganan bencana dan memastikan efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan peran advice dan insight terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian, serta terus melakukan peningkatan dan pemanfaatan TI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang cepat dan intensif.

Selain itu, dalam rapat ini, tiap komite AAIPI yang terdiri dari Komite Standar Audit, Komite Telaah Sejawat, Komite Kode Etik, dan Komite Pengembangan Profesi, memaparkan progress kinerja dari rencana strategis AAIPI yang telah disusun tahun lalu. 

Seluruh komite telah melakukan penyesuaian kegiatan dan menempatkan pengawasan atas penanganan Covid-19 sebagai prioritas program pengawasan intern kali ini.

Seluruh pengawas internal pemerintah baik di pusat maupun di daerah diharapkan untuk terus menjaga pelaksanaan penanganan Covid-19 dan terus berkolaborasi, berinovasi, dan saling membantu demi terciptanya akuntabilitas penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN