APIP Bergerak Bersama Hadapi Covid-19

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2020-05-21 14:33:46
Berita Utama Liputan Utama Galeri Liputan Khusus




Jakarta, 19 Mei 2020 – Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai elemen pemerintah, termasuk dari unit pengawasan internal. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas intern pemerintah, diharapkan mampu mengawal akuntabilitas keuangan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Salah satunya dengan program pengembangan kompetensi APIP dan sinergi pengawasan internal pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. 



Komite Pengembangan Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan menyelenggarakan Webinar bertajuk, “Covid-19: Pencegahan dan Dampak Kebijakan Fiskal, serta Pengawasan Internal”. Sekitar 500 peserta dari seluruh APIP yang tersebar di Indonesia hadir mengikuti webinar. Acara ini diharapkan dapat menyeragamkan persepsi pengawasan, sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi pengawasan intern pemerintah dalam penanganan pandemi. 



Materi pertama paparan webinar tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Indonesia, disampaikan oleh drg. R. Vensya Sitohang M.Epid. Beliau merupakan Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Vensya memaparkan, per tanggal 18 Mei 2020 pukul 16.00, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 18.010 kasus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan tiga Provinsi tertinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 

Pencegahan dan deteksi terhadap persebaran Covid-19 telah menjadi prioritas pemerintah saat ini. Masyarakat menjadi pemeran utama dalam menghadapi Covid-19. Karenanya, keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci dari semua upaya yang dilakukan. Jajaran lintas sektor juga harus berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam perannya masing-masing untuk bersama menangani pandemi.



Di Indonesia, provinsi dengan tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi adalah DKI Jakarta. Anggaran yang dialokasikan di DKI Jakarta cukup besar, sehingga pengawasan internal yang memadai harus dilaksanakan agar penanganan pandemi Covid-19 tetap efektif dan sesuai regulasi. Michael Rolandi Cesnanta Brata yang menjabat sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta menyampaikan paparan bertajuk, “Pengawasan Intern atas Implementasi Jaringan Pengaman Sosial di Pemprov DKI Jakarta”. Michael menegaskan bahwa banyak hal yang perlu dilakukan secara cepat. Namun, tidak boleh meninggalkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, APIP harus menjaga agar penyusunan dan penggunaan anggaran akuntabel dan sesuai dengan ketentuan.



Pandemi Covid-19 juga membawa pukulan besar terhadap perekonomian negara. Terbatasnya interaksi tatap muka antar manusia mengakibatkan perubahan signifikan terhadap rantai produksi-konsumsi dan menekan sistem ekonomi. Untuk itu, Webinar kali ini juga mengundang Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir, untuk memberikan penjelasan terkait Ekonomi Fiskal di kala Covid-19.

Pemerintah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Langkah yang luar biasa dan cepat telah diambil dengan berdasar pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan kebijakan sektor keuangan. Situmulus telah diberikan pemerintah dalam berbagai aspek, antara lain aspek kesehatan, aspek jaringan pengamanan sosial, dan aspek dunia usaha. 

Covid-19 ini masih menimbulkan ketidakpastian dan inilah penyebab utamanya. Namun, pemerintah telah menghidupkan mode darurat melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk bisa melakukan langkah-langkah antisipatif secara cepat dalam menangani pandemi ini.