Tingkatkan Kualitas Dokumen Anggaran melalui Peran Strategis APIP

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2020-07-15 06:16:15
Galeri Berita Utama Liputan Utama



 

Jakarta, 14 Juli 2020 - Selaras dengan linimasa penganggaran tahun anggaran 2021, penyusunan RKA-K/L memasuki tahapan penetapan pagu anggaran pada Juli ini. APIP memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan RKA-K/L agar benar-benar produktif dan berkualitas. Untuk itu kompetensi APIP perlu terus dikembangkan guna mengingkatkan kapasitas sehingga mampu mereviu RKA-K/L dengan baik. Demikian Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rionald Silaban mengutarakan latar belakang BPPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Kemenkeu Corpu Talk (KCT) dengan tema Peran Strategis APIP dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Anggaran K/L.

KCT bertema Peran Strategis APIP dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Anggaran K/L ini diselenggarakan pada Selasa (14/7) pagi melalui aplikasi Zoom Meetings. Acara ini juga disiarkan secara langsung di kanal Youtube BPPK Kemenkeu. Narasumber yang memberikan pemaparan pada KCT kali ini adalah Inspektur VI Itjen Kemenkeu Rina Robiati dan Auditor Madya Inspektorat VI Heru Susanto dengan dimoderatori oleh Kepala Pusat Diklat Anggaran dan Perbendaharaan Iqbal Islami. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Sumiyati turut hadir memberikan keynote speech.

Dalam pemaparannya, Irjen Sumiyati mengulas amanat Presiden Jokowi terkait perubahan pola penganggaran berbasis kinerja. Dimana setiap rupiah yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dalam rangka mempertajam fokus penganggaran, anggaran tidak hanya mengikuti fungsi yang menjadi tusi suatu K/L, namun lebih spesifik ke suatu program yang dijalankan atau money follows program. “Dimana program dijalankan maka disitulah, untuk itulah uang diberikan,” tegas Sumiyati. Kemenkeu pun telah melakukan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP). Sehingga dengan adanya RSPP mengharuskan seluruh lembaga pemerintah menata ulang seluruh programnya.




Hal tersebut mengharuskan APIP melakukan koordinasi dan penyesuaian dalam menyusun program kerja pengawasan, karena APIP memiliki tugas untuk mengawal secara end to end. Sumiyati menekankan bahwa APIP harus memastikan bahwa program dirancang dengan benar, kegiatan ditata dengan tepat, dan indikator kinerja pun baik. APIP juga harus memastikan bahwa yang akan dikerjakan tercantum di dalam rencana strategis. Selain itu, kesiapan K/L menjalankan program juga perlu diperhatikan. Sumiyati berpesan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan acara dengan baik, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan awareness tentang pentingnya RSPP. Serta memahami peran APIP harus mampu memberikan nilai tambah, sehingga anggaran yang terbatas dapat digunakan dan menghasilkan outcome sesuai yang ditetapkan.

Senada dengan Irjen Sumiyati, Rina Robiati mengatakan bahwa peran APIP mengawal keuangan negara dimulai sejak perencanaan sampai pada pelaporan, bahkan saat pemeriksaan oleh BPK. Peran APIP dalam mereviu RKA-K/L dimulai sejak 2013 dengan tujuan memberikan limited assurance, memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dan melihat kesesuaiannya dengan prinsip value for money. Kunci keberhasilan dalam reviu RKA-K/L adalah komitmen pimpinan, sinergi yang baik, peningkatan kompetensi SDM dan auditor, fungsi konsultasi, dan pemanfaatan data analytics.

Pemaparan dilanjutkan oleh Auditor Madya Inspektorat VI Itjen Kemenkeu Heru Susanto yang menyampaikan hal lebih detail terkait reviu RKA-K/L. Dimulai dari dokumen pendukung RKA-K/L seperti TOR, RAB, Budget tagging, GBS terkait pengarusutamaan gender, RBA BLU, dan dokumen pendukung teknis lainnya yang disampaikan kepada APIP dan Biro Perencanaan  secara elektronik. Kemudian terdapat hal yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan reviu diantaranya adalah efisiensi anggaran birokrasi, ketentuan hal yang dibatasi untuk dialokasikan, dinamika perubahan yang berdampak pada anggaran seperti kondisi pandemi Covid-19 saat ini dan kewajaran anggaran. Di akhir, Heru menekankan bahwa RKA-KL merupakan tanggung jawab K/L sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN