Perkuat Sinergi APIP Pusat dan Daerah, Itjen Kemenkeu dan Itjen Kemendagri Gelar Dialog Interaktif

oleh Ichsan Atmaja, diterbitkan pada 2020-07-16 02:53:29
Liputan Utama Berita Utama Galeri




  
  


Jakarta, 15 Juli 2020 – Pandemi Covid-19 telah berdampak secara signifikan tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat, namun juga telah mempengaruhi dan menjadi ancaman serius bagi perekonominan nasional baik di bidang fiskal maupun moneter. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp695,2 T untuk penanganan Covid-19. Dari dana tersebut, sebagian akan dialirkan ke daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. Diantaranya adalah pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebesar Rp31,8 T, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 T, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi sebesar Rp5 T, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3,7 T, Insentif Pariwisata sebesar Rp3,3 T, dan fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp10 T.  Oleh karena itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini APIP Daerah, sangatlah diperlukan untuk melakukan pengawasan.


Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) menyelenggarakan kegiatan webinar yaitu Dialog Interaktif Pimpinan APIP Daerah : Sinergi Pengawasan APIP Mengawal Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi antara APIP Pusat dan APIP Daerah dalam mengawal pengelolaan anggaran antar sektor dan wilayah.


Irjen Sumiyati mengingatkan bahwa anggaran untuk program penanganan Covid-19 perlu diawasi tidak hanya pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan Special Mission Vehicle (SPV) saja, namun juga pemerintah daerah (Pemda), demi mendukung anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sumiyati juga menegaskan bahwa APIP di pusat dan daerah harus siap mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program pemerintah.


“Kita berada di kondisi darurat dalam waktu yang sangat cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, kita menyiapkan kebijakan dan eksekusi pada saat itu juga. Karena itu, sebagai APIP yang mengawal APBN dan APBD, kita harus siap siaga di setiap tahapan untuk memitigasi risiko agar program ini bisa berjalan dengan baik”, ungkap Sumiyati.


Irjen Sumiyati juga menegaskan bahwa dalam kondisi extraordinary ini, kegiatan pengawasan juga harus extraordinary. Koordinasi dan sinergi yang baik antara APIP Pusat dan Daerah mutlak diperlukan mengingat bahwa program-program pemerintah bersifat lintas sektoral dan wilayah. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tumpeng tindih dan celah dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pertukaran data informasi yang aktif dan peningkatan kapabiltas bersama demi pengelolaan keuangan negara dan daerah yang semakin profesional, berkualitas, dan memberi manfaat terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia.