Menjaga Akuntabilitas Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional

oleh Kurnia Fitri Anidya, diterbitkan pada 2020-08-06 15:50:25
Menu Liputan Utama Berita Utama Galeri Liputan Khusus


Jakarta, 5 Agustus 2020 -- Negara kita masih berperang dan berjuang dalam pandemi ini. Berdasarkan data terakhir Selasa (4/8/2020) sore, tercatat ada 1.922 kasus baru sehingga total kasus virus Covid-19 di Indonesia menjadi 115.056 orang.  Berbagai macam kebijakan dan program telah dilaksanakan pemerintah untuk menangani dan mencegah laju persebaran Covid-19. Anggaran sebesar Rp 695,21 Triliun telah disiapkan untuk mendukung terlaksananya program-program tersebut. Seluruh anggaran ini harus dieksekusi dengan cepat, tepat, dan akuntabel.

APIP Kementerian/Lembaga/Daerah dalam hal ini berperan penting untuk mendorong sekaligus menjaga para pelaksana dan pengelola anggaran. Pemetaan risiko yang tepat dan pengawasan internal yang adaptif serta komprehensif harus dilaksanakan secara aktif dan simultan demi percepatan penanganan. Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pagi ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa anggaran yang dikelola Kemenkes memiliki jumlah yang sangat besar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan cermat dan tepat.



     

    


Irjen Sumiyati selaku narasumber dalam Rakorwas ini juga menekankan bahwa tujuan pengawalan APIP bukan hanya dari menjaga akuntabilitas pengelolaan, tapi juga mendorong bergulirnya anggaran ke masyarkat. Karena, seluruh anggaran yang disiapkan pemerintah jika dieksekusi akan meningkatkan demand (konsumsi) dan mendorong sisi supply (produksi) sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lebih baik. Untuk itu, APIP K/L/D  dalam melakukan pengawasan intern, tidak boleh malah menghambat eksekusi anggaran yang sudah disiapkan. Akuntabilitas merupakan hal yang penting, tapi kecepatan pelaksanaan juga hal yang tidak boleh dikesampingkan. APIP juga harus menyusun audit universe sebagai acuan pengawasan intern yang akan dilaksanakan.


      

        


Irjen Sumiyati “Kita semua di APIP harus melihat universe-nya. Rimba rayanya apa saja. Audit universe harus benar-benar kita petakan sehingga setiap petak lahan yang ada di rimba raya tersebut bisa kita kawal secara berjenjang”

Irjen Sumiyati juga meminta Itjen Kemenkes untuk terus mendokumentasikan kegiatan pengawasan, sebagai dasar dan bukti dalam pemeriksaan keuangan negara, mengingat kebijakan yang terus berubah semasa pandemi. Seluruh APIP K/L/D diharapkan untuk dapat terus meningkatkan sinergi dan koordinasi pengawasan demi kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan harapan besar seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Menjadi APIP adalah bagian penting dalam mengawal pelaksanaan PEN untuk mencapai hasil yang optimal. Mari bersinergi mendukung pelaksanaan PEN demi Indonesia yang lebih baik!



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN