Perlindungan dan Keamanan bagi Para Whistleblower

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2020-11-18 03:57:38
Berita Utama Liputan Khusus Liputan Utama


Jakarta, 17 November 2020 - Menjadi seorang whistleblower atau ‘peniup pluit’ ketika melihat pelanggaran atau kecurangan terkadang menimbulkan dilema dan ketakutan akan risiko ancaman. Ancaman yang dihadapi pelapor bisa berupa ancaman psikologis, fisik, hukum, atau bahkan hambatan karir jika dilakukan oleh internal instansi terlapor.

Namun, Hasil Survei Fraud Indonesia yang telah dilaksanakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa whistleblower system masih dipandang sebagai sarana pencegahan fraud yang cukup efektif dengan persentase terbesar yaitu 22,6%. Untuk itu, para whistleblower wajib dilindungi agar berpartisipasi aktif dan tidak takut untuk menyampaikan laporan.

Berangkat dari hal tersebut, Itjen Kemenkeu pada Selasa (17/11) pagi menyelenggarakan Workshop Whistleblower dan Sistem Perlindungan terhadap Pelapor yang diselenggarakan secara virtual. Dalam pembukaannya, Irjen Sumiyati menyatakan bahwa salah satu cara untuk menciptakan keadaan yang aman untuk melakukan whistleblowing adalah dengan meningkatkan jaminan perlindungan dan keamanan whistleblower.

Workshop ini diikuti oleh beberapa perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Itjen mengundang Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Periode 2008 hingga 2018 Abdul Haris Semendawai sebagai narasumber. Workshop dipandu oleh moderator yaitu Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Nur Achmad.

Dalam pemaparannya Abdul Haris menyatakan bahwa terdapat banyak aturan dan kebijakan yang telah disusun untuk melindungi para pelapor, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan fisik dan hukum. Selain itu, pelapor juga diberikan penghargaan yang berupa piagam dan atau premi.

Kementerian Keuangan juga telah menyediakan sarana pelaporan dan pengaduan yang aman melalui Whistleblowing System (WISE). Dengan WISE, pelapor dapat menggunakan nama samaran/anonymous, karena fokus Kemenkeu adalah pada materi informasi yang dilaporkan, bukan siapa yang melaporkan.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN