Jakarta, 23 Desember 2020 - Seiring dengan
pandemi yang masih melanda, perkembangan teknologi juga terus melaju di era
digital ini. Kedua kondisi menantang ini harus mampu dihadapi siapapun, termasuk
oleh APIP dalam merencanakan strategi pengawasan kedepan. Hal inilah yang
melatarbelakangi AAIPI untuk mengangkat tema “Optimalisasi
Emerging Technologies untuk
Menguatkan Peran APIP di masa Tatanan Normal Baru” dalam Rapat Kerja Nasional
AAIPI Tahun 2020 yang diselenggarakan pagi ini.
Era digital telah mendorong instansi pemerintah
untuk terus melakukan inovasi dengan mengoptimalkan TIK dalam pelaksanaan
tugasnya. Inspektur Jenderal Sumiyati dalam pidato laporan penyelenggaraan
acara pagi ini menegaskan bahwa untuk menjalankan tatanan
normal baru di era pandemi, pemanfaatan TIK secara efektif menjadi keharusan
bagi instansi pemerintah untuk tetap relevan. Bukti sederhananya, pemanfaatan
teknologi penyiaran untuk menyiasati keterbatasan mobilitas saat ini justru
dapat mengumpulkan ribuan APIP untuk berpartisipasi dalam Rakernas AAIPI.
Saat ini pemerintah juga mulai menerapkan
Flexible Working Space (FWS) bagi ASN. FWS ini mendorong
perubahan cara kerja pengawasan intern APIP agar dapat dilaksanakan secara remote atau jarak jauh, dengan
memanfaatkan emerging technologies.
Sebagai contoh penggunaan teknik audit modern seperti Continuous Auditing / Continuous Monitoring (CA/CM) dan Data
Analytic. Sumiyati juga mengingatkan bahwa komunikasi penting untuk koordinasi
dan sinergi pengawasan antar APIP serta dengan BPK dan APH melalui teleconference. Momentum pandemi Covid-19
telah menggiring kita ke sistem kerja baru, yang mungkin tidak terbayangkan
sebelumnya bisa semasif ini.
Dalam membangun kredibilitas pemerintah di mata
masyarakat tentu sangat sulit, namun dapat sangat mudah hancur dalam sekejap.
Oleh karena itu risiko ini harus dikelola, tata kelola harus dijaga, dan
disinilah peran penting APIP dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Perlu diingat bahwa pandemi sebagai game changer telah mengekskalasi segala
risiko, sehingga pemerintah dituntut memberikan respon cepat dengan
fleksibilitas. Namun di saat yang bersamaan fleksibilitas dapat berbenturan
dengan compliance. Inilah tantangan
lebih besar yang harus dihadapi APIP dalam menjaga tata kelola di masa tatanan
normal baru.
Dalam menghadapi pandemi, APBN telah mengalami
rekonstruksi besar-besaran. Tak terhitung program yang diluncurkan dalam waktu
singkat untuk melindungi masyarakat dan perekonomian. “APIP harus keep up with the change,” tegas Sri
Mulyani. Segala perubahan ini tentunya memunculkan cara kerja baru. Sri Mulyani
berharap adanya Rakernas ini dapat membantu para auditor memetakan landscape tata kelola dan risiko. APIP
harus mampu mengawal pemerintah menyelesaikan PR besarnya untuk menangani Covid-19
secara efektif, membantu masyarakat secara tepat, dan memulihkan ekonomi secara
cepat. APIP harus membuktikan bahwa perubahan cara kerja baru tidak
mempengaruhi kinerja pemerintah.
APIP Bukan Robot. Robot tidak bisa melakukan critical thinking maupun judgement selayaknya manusia, karena
peran ini tidak dapat digantikan. Maka dari itu, APIP harus senantiasa
beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Sri Mulyani berpesan agar APIP terus
mengasah critical thinking, judgement, kemampuan
TIK, dan yang terpenting menjaga integritas untuk dapat bertahan menghadapi
ombak yang kencang.
Sesi keynote
speech terakhir diisi oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menekankan
urgensi pentingnya APIP yang antisipatif dan adaptif. Pada dasarnya kondisi
saat ini menuntut penguatan akuntabilitas menjadi perhatian dan prioritas semua
pihak. Penguatan akuntabilitas sendiri harus melibatkan dan memerlukan
kolaborasi antara manajemen dan APIP. APIP harus dapat meyakinkan manajemen
bahwa rekomendasi yang diberikan krusial untuk ditindaklanjuti demi tercapainya
tujuan. Terlebih di masa pandemi ini, seperti yang telah disebutkan di atas
bahwa perubahan yang masif menuntut respon yang cepat. Demikian pula APIP untuk dapat menjaga
akuntabilitas harus bergerak cepat untuk meningkatkan kompetensi dan
kapabilitasnya.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel
yang dimoderatori oleh Inspektur VII Alexander Zulkarnain. Diskusi panel ini menghadirkan
tiga panelis yatu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia dengan materi Inisiatif pengembangan Continuous Auditing / Continuous Monitoring (CA/CM).
Selanjutnya hadir pula Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian PAN RB Perwita Sari dengan materi digitalisasi layanan pemerintah
melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Panelis ketiga adalah
Presiden IIA Indonesia Hari Setianto dengan materi Emerging Technologies for Internal Audit and remote auditing in the
Pandemic Era.
Hak Cipta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | Ikuti Kemenkeu
Manajemen Portal Itjen - Gedung Djuanda II Lantai IV Jalan dr.Wahidin No 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 3132 Jkt. 10031