Itjen Rangkul Seluruh Pihak, Selesaikan TL Rekomendasi BPK RI

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-01-20 04:53:56
Berita Utama




Jakarta, 18 Januari 2021 - Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Kementerian Keuangan mencapai 87,6% pada semester I Tahun 2020. Sebanyak 12,6% rekomendasi yang belum tuntas pun telah dilakukan update tindak lanjut dan siap dilakukan pembahasan mulai Senin (18/1) pagi ini sampai dengan tanggal 22 Januari 2021. Pembahasan ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meetings.

Menurut Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Laode Nusriadi, pembahasan ini dilakukan dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Keuangan sampai dengan Semester II 2020. Hasil dari pemantauan tersebut akan menjadi bagian dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK yang kemudian akan disampaikan ke DPR. Selain itu, juga bertujuan untuk memperoleh dukungan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan khususnya dalam LK BA 015, dimana hasil pemantauan menjadi salah satu input dalam identifikasi dan penilaian risiko.

Pembahasan kali ini dibagi menjadi empat tim dengan penanggung jawab Kepala Auditorat 2B BPK RI Amin Adab Bangun. Semua tim diharapkan fokus untuk membahas rekomendasi yang diusulkan selesai dan yang diusulkan tidak dapat ditindaklanjuti, agar efisien. Untuk rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti atau masih dalam proses, diharapkan ada identifikasi secara menyeluruh terkait penyebabnya.

Irjen Kemenkeu Sumiyati menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan menargetkan penyelesaian TL BPK RI sebesar 90%. Upaya untuk mewujudkan target tersebut dimulai dengan memetakan permasalahan atas seluruh sisa rekomendasi BPK RI pada Kementerian Keuangan. Hasilnya, telah diinventarisasi temuan dan rekomendasi yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kemenkeu, namun perlu sinergi dengan unit di luar Kemenkeu. Sehingga antar K/L harus terus bergandengan tangan agar terbangun sinergi yang kuat untuk mengakselesari penyelesaian tindak lanjut.

Menurut Sumiyati, upaya tersebut akan lebih cepat terealisasi dengan dukungan dari BPK RI. Intensitas pembahasan memang perlu lebih ditingkatkan. Sumiyati berharap diskusi yang lebih intensif juga dapat dilakukan lebih dini sepanjang proses audit berlangsung. Sehingga diperoleh pemahaman sama yang membawa sinergi dan mendorong penyelesaian serta menghasilkan rekomendasi yang lebih baik untuk dapat ditindaklanjuti.

Dengan pembahasan yang dilakukan secara virtual di masa pandemi ini, besar harapan bahwa seluruh jajaran dapat memperoleh lesson learn. Serta, dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kerja sama yang harus dijaga dengan penuh komitmen agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu akuntabel dan transparan.

 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN