Siap Bangun ZI-WBK/WBBM Sejak Awal

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-02-22 15:13:20
Liputan Utama Berita Utama


Jakarta, 22 Februari 2021 – Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelayan masyarakat harus mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa pamrih. Segala bentuk penerimaan yang mencederai integritas ASN layaknya menjadi hal yang tabu. Demi terwujudnya hal tersebut, di masa reformasi birokrasi ini instansi pemerintah harus berlomba-lomba membangun Zona Integritas (ZI) untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selaku pengawal Kemenkeu, Itjen menyambangi DJKN untuk memberikan Asistensi ZI-WBK/WBBM pagi ini.

Auditor Utama Inspektorat IV Antonius Susilo dalam arahannya mengapresiasi performa DJKN pada Survei Persepsi Integritas (SPI) tahun 2020. Indeks Penilaian Integritas DJKN pada tahun 2020 meningkat tajam hingga masuk ke dalam jajaran empat besar di antara eselon I Kementerian Keuangan.

Antonius menegaskan bahwa pencapaian Indeks Penilaian Integritas DJKN bukan hanya kontribusi pimpinan, melainkan kontribusi seluruh pegawai. Jadi setiap pegawai harus menyadari bahwa perilaku dan kinerja masing-masing berpengaruh pada penilaian instansi secara keseluruhan. Hal ini harus benar-benar menjadi perhatian, sebab integritas pribadi merupakan bekal penting untuk membangun ZI-WBK/WBBM.

Tidak sembarang, terdapat syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi untuk penetapan ZI-WBK/WBBM. Kendati demikian, pembangunan ZI-WBK/WBBM tidak hanya berhenti sebatas pemenuhan dokumen. Tiap-tiap instansi harus menunjukkan perbedaan kinerja organisasi sebelum dan sesudah penerapan ZI-WBK/WBBM. Implementasi nyata merupakan tujuan utama ZI-WBK-WBBM karena pada dasarnya dengan program ini diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan performa terbaik dalam melayani stakeholder.

Pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan tentunya turut dievaluasi secara cermat untuk memastikan tiap instansi benar-benar menerapkannya dengan baik. Di sinilah Itjen masuk selaku penilai tingkat kementerian.

Untuk dapat memenuhi persyaratan, instansi harus paham betul tiap-tiap komponen penilaian. Dalam rangka meningkatkan pemahaman instansi DJKN atas penilaian ini, tim penilai dari Inspektorat IV dalam acara pagi ini turut menyampaikan bedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI-WBK/WBBM.

Tidak hanya menjelaskan terperinci komponen-komponen penilaian yang ada, tim penilai juga memberikan rekomendasi langkah-langkah yang bisa diambil masing-masing instansi untuk pemenuhan tiap-tiap komponen. Di akhir pemaparan bedah LKE tim penilai juga merespon pertanyaan-pertanyaan peserta mengenai penilaian ZI-WBK/WBBM. Pemahaman yang baik atas komponen-komponen penilaian diharapkan dapat menjadi panduan untuk implementasi yang tepat dan terarah. Dengan demikian akan diperoleh hasil pembangunan ZI-WBK/WBBM yang optimal.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN