Itjen Sosialisasikan Pengendalian Gratifikasi kepada Pihak Eksternal

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-09-30 07:19:23
Berita Utama Liputan Utama Galeri




Jakarta, 28 September 2021 – Inspektorat Jenderal selaku Unit Pegendali Gratifikasi Koordinator Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab untuk terus meningkatkan pemahaman terkait gratifikasi, baik kepada internal Kemenkeu maupun pihak lain sebagai mitra kerja. Selasa (28/9) lalu, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang mengundang klien pengawasan serta unit/lembaga/perusahaan mitra kerja dan penyedia barang/jasa. Sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan peran serta dalam pengawasan gratifikasi sehingga tercipta lingkungan kondusif dan kerja sama yang baik tanpa gratifikasi.

Menurut UU no. 20 Tahun 2001, gratifikasi yang merupakan pemberian dalam arti luas ini termasuk yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan melalui sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Pada dasarnya gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun hal tersebut menjadi tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kementerian Keuangan telah menyusun program pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang bermanfaat baik untuk organisai dan mitra Inspektorat Jenderal. “Para pemangku kepentingan di lingkungan Itjen perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai gratifikasi agar menciptakan dan menjaga lingkungan yang terkendali praktik gratifikasinya”, ungkap Ketua UPG Itjen Agus Arbiyanto.

Dalam UU 31/1999 juncto UU 20/2001, gratifikasi merupakan salah satu kelompok korupsi. Bicara korupsi tentunya tak lepas dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Tahun 2020, IPK Indonesia mengalami penurunan yang juga menyebabkan turun peringkat. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 102 dengan skor 37 dari skala 100. Hal tersebut diungkapkan oleh Januarti Tiurmaida dalam keynote speech selaku UPG Koordinator Gratifikasi Kemenkeu. “Nah ini yang kemudian perlu menjadi perhatian bagaimana kita berupaya melakukan usaha-usaha untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi”, sambungnya.  

Beberapa hal yang dilakukan sebagai strategi pemberantasan korupsi antara lain penindakan, pencegahan, dan edukasi. Penindakan dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang membuat seseorang takut melakukan korupsi. Pencegahan dilakukan agar tidak ada celah atau peluang untuk melakukan korupsi. Edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengerti, sehingga tidak muncul niatan atau keinginan melakukan korupsi. Tidak kalah penting adalah integritas, nilai pertama Kemenkeu tersebut merupakan satu hal krusial dalam pencegahan korupsi.

Di sesi pemaparan, Auditor Pertama Inspektorat VII Ervian Prasetyo mengenalkan gratifikasi kepada pihak eksternal. Peserta juga dijelaskan terkait dampak dan macam-macam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Secara terperinci, Ervian juga menjelaskan upaya-upaya yang harus dilakukan guna membangun budaya anti gratifikasi dan peran pihak eksternal.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pengisian post test untuk menguji pemahaman pihak eksternal terkait materi gratifikasi yang telah disosialisasikan.

 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN