•NILAI NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN • Integritas • Profesionalisme • Sinergi • Pelayanan • Kesempurnaan • >> Integritas • Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya • Menjaga Martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela :: Profesionalisme • Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas • Bekerja dengan hati :: Sinergi • Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati • Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik :: Pelayanan • Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan • Bersikap proaktif dan cepat tanggap :: Kesempurnaan • Melakukan perbaikan terus menerus • Mengembangkan inovasi dan kreativitas <<
 


Sekretariat Itjen



 

 
 
Sekretaris Itjen : Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA., CFE
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.
 

 

 

Dalam melaksanakan tugas tersebut,  Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal;
  2. pengembangan organisasi dan proses bisnis, reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, manajemen kinerja dan risiko, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut;
  3. penyusunan perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, permintaan pembayaran dan penggajian, dan pelaporan keuangan;
  4. perencanaan dan pengembangan karier, pengembangan kompetensi dan talenta, manajemen kinerja sumber daya amanusia dan jabatan fungsional, serta manajemen informasi dan administrasi sumber daya manusia;
  5. perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data eksternal dan hukuman disiplin; dan
  6. komunikasi dan pelayanan ketatausahaan pengawasan, protokoler dan kerumahtanggaan, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, serta penugasan pengawasan dan pengelolaan perjalanan dinas.

 

Bagian Organisasi dan Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.01/2014 pasal 1479-1482, Bagian Organisasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan organisasi dan proses bisnis, reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, manajemen kinerja dan risiko, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

 

  1. evaluasi dan penataan organisasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, analisis jabatan, dan evaluasi pemeringkatan jabatan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Jenderal, pemantauan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Jenderal, pemantauan kode etik, disiplin pegawai, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal, pemantauan penerapan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, dan penyiapan bahan tanggapan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pemantauan penerapan manajemen risiko, analisis beban kerja, serta harmonisasi dan legal drafting rancangan peraturan perundangan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, pengembangan pengelolaan kinerja organisasi Inspektorat Jenderal, pemantauan penerapan pengelolaan kinerja organisasi Inspektorat Jenderal, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian, penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian, serta penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian;
  3. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian, penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian, penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian, serta penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian, evaluasi dan penataan organisasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Inspektorat Jenderal, pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Inspektorat Jenderal, penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem manajemen mutu, pengembangan sistem manajemen mutu, analisis jabatan, dan evaluasi pemeringkatan jabatan; dan
  4. penyiapan bahan tanggapan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawsan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal, penghimpunan dan pelaporan hasil pemeriksaan auditor eksternal di lingkungan Kementerian, analisis dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal di lingkungan Kementerian, serta pemberian pertimbangan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap unsur Kementerian.
     

 

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Bagian Organisasi dan Kinerja terbagi atas beberapa subbagian, yaitu:

 

  1. Subbagian Pengembangan Organisasi dan Proses Bisnis, mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penataan organisasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, analisis jabatan, dan evaluasi pemeringkatan jabatan.
  2. Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pemantauan penerapan manajemen risiko, analisis beban kerja, serta harmonisasi dan legal drafting rancangan peraturan perundangan.
  3. Subbagian Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian, penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian.
  4. Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tanggapan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal, penghimpunan dan pelaporan hasil pemeriksaan auditor eksternal di lingkungan Kementerian, analisis dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal di lingkungan Kementerian, serta pemberian pertimbangan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap unsur Kementerian.

 

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, permintaan pembayaran dan penggajian, dan pelaporan keuangan. Berdasarkan tugas tersebut maka Bagian Perencanaa dan Keuangan  menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, penyusunan dokumen Rencana Kerja, penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan, penyusunan Standar Biaya Keluaran, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan, dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja;
  2. penyiapan struktur/perangkat pengelola keuangan, penyiapan peraturan/ kebijakan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi perbendaharaan;
  3. pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Pegawai dan remunerasi, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan remunerasi, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan remunerasi, dan pelaksanaan verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga; dan
  4. pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan.

 

Guna mendukung pelaksanaan fungsi dari Bagian Perencanaan Keuangan maka terbagi dari 4 subbagian, yaitu :

  1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, penyusunan dokumen Rencana Kerja, penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan, penyusunan Standar Biaya Keluaran, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan, dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.
  2. Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan struktur/perangkat pengelola keuangan, penyiapan peraturan/kebijakan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi perbendaharaan.
  3. Subbagian Permintaan Pembayaran dan Penggajian, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan belanja pegawai dan remunerasi, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan remunerasi, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan remunerasi, dan pelaksanaan verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga.
  4. Subbagian Akuntansi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan.

 

Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan karier, pengembangan kompetensi dan talenta, manajemen kinerja sumber daya manusia dan jabatan fungsional, serta manajemen informasi dan administrasi sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program induksi, assessment center, seleksi, kepangkatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan dan magang, serta pemberhentian dan pemensiunan;
  2. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, manajemen talenta, penyusunan peta kompetensi dan competency profiling, serta pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan tugas belajar;
  3. perencanaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, pengelolaan dan penilaian sasaran kinerja pegawai, pengembangan jabatan fungsional, serta pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional; dan
  4. pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, dan monitoring pelaksanaan kewajiban pegawai, penanganan ganti rugi terkait ikatan dinas, serta analisis kelayakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

Berdasarkan fungsi kepegawaian seperti yang disebutkan di atas maka Bagian kepegawaian memiliki 4 subbagian, yaitu :

  1. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier, mempunyai tugas penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program induksi, assessment center, seleksi, kepangkatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan dan magang, serta pemberhentian dan pemensiunan.
  2. Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Talenta, mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, manajemen talenta, penyusunan peta kompetensi dan competency profiling, serta pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan tugas belajar.
  3. Subbagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dan Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, pengelolaan dan penilaian sasaran kinerja pegawai, pengembangan jabatan fungsional, serta pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional.
  4. Subbagian Manajemen Informasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, dan monitoring pelaksanaan kewajiban pegawai, penanganan ganti rugi terkait ikatan dinas, serta analisis kelayakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

     

 

Bagian Sistem Informasi Pengawasan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kemeneterian Keuangan, Bagian Sistem Informasi dan Pengawasan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data eksternal dan hukuman disiplin. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, Bagian Sistem Informasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi dan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian;
  2. pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian dan pelatihan sistem aplikasi, serta pengelolaan basis data;
  3. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan kepustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna; dan
  4. pengelolaan pertukaran data elektronis, pengelolaan database hukuman disiplin pegawai Kementerian, pemberian clearance dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian, serta penghimpunan dan pelaporan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan Inspektorat.
     

Struktur Organisasi Bagian Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu sebagai berikut:

  1. Subbagian Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi dan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian.
  2. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi, mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian dan pelatihan sistem aplikasi, serta pengelolaan basis data.
  3. Subbagian Operasional Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan kepustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna.
  4. Subbagian Pengelolaan Data Eksternal dan Hukuman Disiplin, mempunyai tugas melakukan pengelolaan pertukaran data elektronik, pengelolaan database hukuman disiplin pegawai Kementerian, pemberian clearance dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian, serta penghimpunan dan pelaporan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan Inspektorat.

     

 

Bagian Umum dan Komunikasi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Bagian Umum dan Komunikasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan komunikasi dan pelayanan ketatausahaan pengawasan, protokoler dan kerumahtanggaan, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, serta penugasan pengawasan dan pengelolaan perjalanan dinas.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian Umum dan Komunikasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan komunikasi publik, kehumasan, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, penatausahaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, persuratan, kearsipan, kepustakaan, penggandaan, dan ekspedisi;
  2. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas serta inventaris kantor, protokoler, dan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
  3. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa; dan
  4. analisis penugasan pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, pelayanan perjalanan dinas dan pertanggungjawaban tiket pesawat, evaluasi penyedia tiket pesawat, dan penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/ internasional.
     

Bagian Umum terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu:

  1. Subbagian Komunikasi dan Tata Usaha Pengawasan, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan komunikasi publik, kehumasan, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, penatausahaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, persuratan, kearsipan, kepustakaan, penggandaan, dan ekspedisi.
  2. Subbagian Kerumahtanggaan dan Protokoler, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokoler, kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, dan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
  3. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.
  4. Subbagian Penugasan Pengawasan dan Pengelolaan Perjalanan Dinas, mempunyai tugas melakukan analisis penugasan pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, pelayanan perjalanan dinas dan pertanggungjawaban tiket pesawat, evaluasi penyedia tiket pesawat, dan penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/internasional.

     

    


Profile


Biografi Inspektur Jenderal

Bernama lengkap Vincentius Sonny Loho, Ak., M.P.M atau akrab di sapa Sonny Loho. Beliau lahir di Jakarta, 1 Juni 1957. Beliau memulai karirnya di Kementerian Keuangan sejak tahun 1980.

readmore



Recent News

 

Link Situs

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

 

 

 

Contact Us

Gedung Djuanda II Lantai IV-XIII Kementerian Keuangan
Jalan dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 3132 Jkt. 10031
Telp. +62 21-3865430
Fax. +62 21-3440907
Sms Pengaduan : 08159966662

e-mail : itjen@depkeu.go.id     
e-mail Tim LP2P : timlp2p@depkeu.go.id

FAQ




 
Copyright © 2012 . Bagian Sistem Informasi Pengawasan - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.   Sitemap   .